Rapat Koordinasi: Proses Penetapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan AFAS Paket ke-10

Jakarta, Selasa 4 Januari 2022, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proses Penetapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan AFAS Paket ke-10.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Kemenko Perekonomian; Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan; Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Kementerian Luar Negeri; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemenko Perekonomian; Perwakilan undangan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, serta perwakilan unit di Kemenko Perekonomian.

Adapun rapat koordinasi dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh penjelasan perkembangan proses pengesahan kesepakatan AFAS 10 pada level nasional dan ASEAN serta menyusun rekomendasi kepada Menko Perekonomian terkait pengesahan AFAS ke-10. Beberapa pokok bahasan dalam rapat ini diantaranya penyampaian terkait pokok pembahasan substansi dan pokok pembahasan prosedur.

Rapat Koordinasi AFAS 10 sepakat agar proses penetapan RPerpres AFAS ke-10 dapat terus berlanjut hingga disahkan oleh Presiden dengan catatan Indonesia dapat segera menetapkan panduan dalam pencatatan perdagangan jasa sebagai acuan bagi perundingan perdagangan jasa di masa yang akan datang.

Beberapa arahan tindak lanjut yang disampaikan oleh pimpinan rapat berdasarkan hasil tanggapan dan pendapat dari perwakilan Kementerian terkait yang hadir pada Rapat Koordinasi AFAS 10 diantaranya, Biro Hukum dan Organisasi, Kemenko Perekonomian untuk mempersiapkan proses permintaan paraf Menko Perekonomian terhadap draft RPerpres AFAS 10; Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan dapat mempelajari dan menentukan panduan pencatatan perdagangan jasa secara nasional; serta Kemenko Perekonomian akan melakukan koordinasi internal untuk mendukung koordinasi penetapan panduan pencatatan perdagangan jasa dengan stakeholders terkait (Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik).