Jakarta, 18 Maret 2022. Dalam rangka Persiapan Chairmanship Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I untuk menyusun prioritas ekonomi yang akan diusung Indonesia pada hari Jumat (18/3) secara hybrid. Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, mewakili Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memimpin jalannya Rakor ini yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Pilar Ekonomi.
“Prioritas ekonomi yang diusung oleh Indonesia harus bersifat strategis, dapat dilakukan (doable), impactful, konkret, berdampak luas bagi perekonomian Indonesia dan ASEAN, dapat merespons dinamika global, dan merupakan keberlanjutan dari prioritas Presidensi G20,” ungkap Djatmiko mengawali Rakor. Prioritas ini akan disusun dalam bentuk Priority Economic Deliverables (PED) yang dilaksanakan selama tahun 2023.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengampu Pilar Ekonomi ASEAN di Indonesia telah melakukan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan K/L terkait dan teridentifikasi 3 kelompok utama yang akan menjadi Strategic Thrusts, yakni Recovery/Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability.
Pada kelompok Recovery–Rebuilding, difokuskan pada upaya untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang melanda semua negara. Masuk dalam kelompok ini di antaranya: pendirian Sekretariat RCEP di Jakarta, finalisasi substansi perjanjian ASEAN–Kanada, serta penyusunan kerangka kerja rantai pasok regional. “Khusus untuk Sekretariat RCEP, Indonesia akan memperjuangkan berada di Jakarta sekaligus untuk memperkuat status Jakarta sebagai the Diplomatic Capital City of ASEAN,” ucap Djatmiko. Ekonomi kreatif yang saat ini menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi juga akan menjadi prioritas melalui pembentukan ASEAN Creative Economy Business Forum Network dan penyelenggaraan KTT ASEAN bidang ekonomi kreatif. Selain itu, Indonesia akan mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik pada tingkat ASEAN.
Isu Digital Economy menjadi isu yang akan selalu menjadi topik pembahasan dalam setiap forum kerja sama termasuk ASEAN. Beberapa inisiatif yang akan Indonesia angkat adalah kewajiban menggunakan e-Form D melalui ASEAN Single Window, penyusunan rencana aksi implementasi ekonomi digital di ASEAN, dan digitalisasi keuangan inklusi untuk UMKM.
Sementara itu, pada kelompok Sustainability, Indonesia akan berfokus pada beberapa isu penting, seperti penyusunan peta jalan blue economy di ASEAN, pengembangan standar ASEAN berbasis pembangunan berkelanjutan, serta penyusunan ASEAN framework for transition finance untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan. Isu blue economy menjadi isu yang penting bagi Indonesia namun memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan yang terkait.
Perwakilan K/L di bawah Pilar Ekonomi turut memberikan masukan dan pandangan atas berbagai usulan awal maupun usulan baru yang bisa diangkat Indonesia pada masa Chairmanship di ASEAN 2023. Berbagai inisiatif yang sudah teridentifikasi maupun usulan baru tersebut perlu dipertajam kembali melalui 2 dimensi pendekatan, yaitu berkelanjutan dan mendukung perubahan untuk memastikan bahwa semua prioritas Indonesia pada Chairmanship ASEAN 2023 komprehensif, konkret, dan dapat memberikan manfaat besar bagi nasional maupun ASEAN. Proses ini ditargetkan dapat diselesaikan sebelum Triwulan 2022 (dep7/reg).
